Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Aswar Abubakar menyatakan uji kompetesi bagi honorer
Kategori Dua (K2) akan dimulai pada Juli 2013
"Kami tentukan kuotanya, untuk formasinya daerah yang menentukan. Tetapi, yang menjadi prioritas adalah bidang kesehatan dan pendidikan, direncanakan Juli," katanya di Makassar.
Disela acara pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Makassar, Aswar mengatakan, honorer yang ikut ujian kompetisi akan diseleksi.
Menurut dia pemerintah daerah telah melakukan uji publik kepada honorer K2 guna melihat aduan tentang pengumuman yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Pengaduan dalam uji publik tersebut, kata dia, nantinya bila ada maka akan diproses sesuai aturan. Setelah tahapan itu telah dilalui maka sejumlah Honorer K2 akan mengikuti uji kompetensi pada Juli.
Ia menyebutkan, jumlah tenaga Honorer K2 seluruh Indonesia yang yang lulus uji publik sebanyak 500 ribu. Tetapi dari 500 ribu itu, lanjutnya, hanya 30 persen saja yang dapat mengikuti uji kompetensi.
Karena banyak honorer K2 yang tidak masuk kriteria disebabkan ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi seperti pembayaran honor Pegawai K2. "Untuk K2, kami hanya fasilitasi 30 persen bagi setiap daerah yang bisa ikut uji kompetensi," paparnya.
Aswar mengungkapkan ujian K2 nantinya hampir sama dengan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tentang pengetahuan dasar bagi pegawai.
Mengenai Honorer K1 beberapa waktu lalu juga mendapatkan banyak aduan dan gugatan, Aswar menjelaskan, Kemenpan RB telah melakukan pemeriksaan dengan dua cara. Pertama pemeriksaaan Quality Assurance (QA) dan kedua Audit dengan Tujuan Tertentu (ATT).
Usai dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan banyak yang tidak memenuhi kriteria, karena hal tersebut itulah banyak aduan dan tuntutan meskipun pegawai tersebut sudah mengabdi sejak tahun 2005.
Keluarnya keputusan tentang K1 itu masih belum final. "Kami sudah periksa kembali. Jadi tenang saja tidak ada nama yang akan tercoret di K1," bebernya.
"Kami tentukan kuotanya, untuk formasinya daerah yang menentukan. Tetapi, yang menjadi prioritas adalah bidang kesehatan dan pendidikan, direncanakan Juli," katanya di Makassar.
Disela acara pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Makassar, Aswar mengatakan, honorer yang ikut ujian kompetisi akan diseleksi.
Menurut dia pemerintah daerah telah melakukan uji publik kepada honorer K2 guna melihat aduan tentang pengumuman yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Pengaduan dalam uji publik tersebut, kata dia, nantinya bila ada maka akan diproses sesuai aturan. Setelah tahapan itu telah dilalui maka sejumlah Honorer K2 akan mengikuti uji kompetensi pada Juli.
Ia menyebutkan, jumlah tenaga Honorer K2 seluruh Indonesia yang yang lulus uji publik sebanyak 500 ribu. Tetapi dari 500 ribu itu, lanjutnya, hanya 30 persen saja yang dapat mengikuti uji kompetensi.
Karena banyak honorer K2 yang tidak masuk kriteria disebabkan ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi seperti pembayaran honor Pegawai K2. "Untuk K2, kami hanya fasilitasi 30 persen bagi setiap daerah yang bisa ikut uji kompetensi," paparnya.
Aswar mengungkapkan ujian K2 nantinya hampir sama dengan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tentang pengetahuan dasar bagi pegawai.
Mengenai Honorer K1 beberapa waktu lalu juga mendapatkan banyak aduan dan gugatan, Aswar menjelaskan, Kemenpan RB telah melakukan pemeriksaan dengan dua cara. Pertama pemeriksaaan Quality Assurance (QA) dan kedua Audit dengan Tujuan Tertentu (ATT).
Usai dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan banyak yang tidak memenuhi kriteria, karena hal tersebut itulah banyak aduan dan tuntutan meskipun pegawai tersebut sudah mengabdi sejak tahun 2005.
Keluarnya keputusan tentang K1 itu masih belum final. "Kami sudah periksa kembali. Jadi tenang saja tidak ada nama yang akan tercoret di K1," bebernya.
Dia menambahkan, aduan yang paling banyak bukan hanya dari
Makassar saja, tetapi ada beberapa diluar daerah seperti di Aceh.
Sebelumnya, bila ada Honorer K1 Pemkot Makassar yang bermasalah akan di
tinjau ulang Kemenpan-RB.
Komentar